Filipina Protes Struktur Terapung China di Laut China Selatan

Jakarta, Blog Ocosa Indonesia

—

Filipina

mendesak China untuk memindahkan sebuah struktur terapung yang ditemukan di wilayah sengketa Scarborough Shoal di

Laut China Selatan

(LCS).

Manila juga menegaskan tidak akan membiarkan atol tersebut berkembang menjadi pulau buatan baru.

Satu hari sebelumnya, Pemerintah Filipina telah melayangkan protes diplomatik kepada Beijing terkait keberadaan struktur yang disebut sebagai “platform bergerak.” Penjaga Pantai Filipina menilai struktur itu kemungkinan ditempatkan oleh kapal-kapal riset China.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip Reuters, juru bicara Angkatan Laut Filipina Roy Trinidad mengatakan pemerintah Filipina akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pengembangan fasilitas permanen di kawasan tersebut.

“Dari perspektif pertahanan dan keamanan, kami melakukan apa yang kami bisa untuk menjalankan mandat kami, termasuk mencegah Bajo de Masinloc berkembang menjadi pulau buatan lainnya,” kata Trinidad dalam konferensi pers, menggunakan nama lokal Scarborough Shoal.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu kemarin, pejabat keamanan Filipina memperlihatkan foto-foto struktur terapung tersebut. Foto yang dibagikan menunjukkan sebuah platform berbentuk persegi dengan beberapa orang berada di atasnya dan sebuah antena yang dipasang di bagian tengah.

Struktur itu tampak dibangun dari papan kayu yang membentuk dek utama, dikelilingi perangkat pengapung berbentuk silinder yang dipasang di sekelilingnya.

Hingga kini, China belum mengonfirmasi maupun membantah keterlibatannya dalam pembangunan atau penempatan struktur tersebut.

‘Kedaulatan Tak Terbantahkan’

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya menegaskan Beijing memiliki “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas Scarborough Shoal dan menyatakan berbagai aktivitas China di wilayah itu, termasuk penelitian ilmiah, merupakan kegiatan yang sah.

Foto-foto yang dirilis pejabat Filipina juga menunjukkan keberadaan sejumlah pelampung dan antena lain di dalam kawasan atol tersebut.

Sebelumnya, Reuters memperoleh citra satelit yang mengonfirmasi keberadaan platform tersebut. Namun citra yang diambil pada 1 Juni menunjukkan struktur itu sudah tidak berada di mulut atol.

Meski demikian, Penjaga Pantai Filipina menyatakan platform tersebut masih berada di kawasan Scarborough Shoal dan terakhir terpantau di bagian tengah laguna.

Pejabat Filipina menolak berspekulasi mengenai tujuan keberadaan struktur itu maupun apakah hal tersebut merupakan bentuk eskalasi baru dari China.

Kekhawatiran muncul karena Beijing tahun lalu mengumumkan pembentukan cagar alam nasional di kawasan Scarborough Shoal.

Pakar hukum maritim dari Universitas Filipina, Jay Batongbacal, menilai foto-foto yang beredar mengingatkannya pada tahap awal pembangunan Mischief Reef, salah satu dari tujuh pulau buatan yang dibangun China di Laut China Selatan.

Saat ini Mischief Reef telah dilengkapi landasan pacu, sistem radar, serta rudal permukaan-ke-udara.

“Mereka memulainya dengan sebuah basis, lalu pondok-pondok kecil yang terus ditingkatkan,” kata Batongbacal.

CoC dan UNCLOS

Ia menilai struktur tersebut dapat menjadi bagian dari upaya China untuk secara bertahap mengubah fakta di lapangan.

Hubungan antara Manila dan Beijing dalam beberapa tahun terakhir terus memburuk akibat serangkaian konfrontasi maritim di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Kawasan itu merupakan jalur perdagangan global yang dilalui barang senilai sekitar US$3 triliun per tahun dan hampir seluruh wilayahnya diklaim oleh China.

Scarborough Shoal berada dekat jalur pelayaran utama dan memiliki nilai strategis karena sumber daya perikanan yang melimpah serta laguna yang menjadi tempat berlindung kapal saat badai. China mengambil kendali de facto atas kawasan itu pada 2012.

Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN masih bernegosiasi dengan China untuk menyusun Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan yang telah lama dibahas, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan.

Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, dalam forum Nikkei di Tokyo pada Rabu mengatakan lebih baik tidak memiliki Code of Conduct daripada memiliki kesepakatan yang buruk.

Menurut Lazaro, upaya menyelesaikan perundingan tersebut harus berlandaskan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati bersama.

(dna)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Overwork Tingkatkan Risiko Jantung Koroner, Waspadai Gejalanya

Baca lagi: Sepucuk Surat Maaf Maling di Mojokerto: Kepepet Bayar Sekolah Anak

Baca lagi: Vingroup dan Vinhomes Masuk Time Asia-Pacific’s Best Companies 2026